POLITICS

Sunday, March 31, 2019

Pangkostrad Tinjau Penataran Pelatih Bela Diri Militer di Karawang

Pangkostrad Tinjau Penataran Pelatih Bela Diri Militer  di Karawang

SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Bertempat di Daerah Latihan Kostrad, Sanggabuana, Karawang. Jawa Barat. Jumat (29/03), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr (Han) didampingi Asren Kostrad, Asisten Intelijen Kaskostrad, Asisten Operasi Kaskostrad,  Asisten Logistik Kaskostrad, Kazi Kostrad, Kapen Kostrad dan Kajas Kostrad, meninjau prajurit Kostrad yang sedang melaksanakan Penataran Pelatih Bela Diri Militer (BDM) Cakra TA. 2019.

Dalam kesempatan itu, Panglima Kostrad memberikan motivasi kepada prajurit Kostrad yang sedang melaksanakan Penataran Pelatih Bela Diri Militer (BDM) Cakra tahun 2019 agar dalam melaksanakan latihan senantiasa bersungguh-sungguh dan tidak main-main serta dapat menyerap semua ilmu yang diberikan oleh para pelatih untuk mencapai suatu kemampuan khusus BDM Cakra sebagai tuntutan bagi setiap prajurit Kostrad.

“Para prajurit Cakra yang saat ini di kader dalam BDM Cakra yang nantinya akan melatih di kesatuan masing-masing harus mampu mematuhi dan meresapi apa itu kekuatan Cakra sehingga aura Cakra pada diri prajurit akan timbul yang nantinya bisa membentengi prajurit tersebut,” ungkap Pangkostrad.

250 prajurit satuan jajaran Kostrad mengikuti Penataran Pelatih Bela Diri Militer yang di selenggarakan selama 45 hari dibawah arahan pelatih Pencak Silat, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Pangkostrad juga berkesempatan mengecek pangkalan dan lapangan tembak 100 yang dimiliki Detasemen Pemeliharaan Daerah Latihan (Denharrahlat) Kostrad  yang sedang dalam perehaban.

■ Rasyid/Penkostrad

Friday, March 29, 2019

Satgas TNI Konga XXXIX-A Terima 2 Pucuk Senjata AK-47 dari Warga Ex-Combatan


SUARAMERDEKA.co.id ■ Satgas TNI Konga XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de Organisation des Nations Unies Pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (Monusco) kembali menerima 2 (dua) pucuk senjata jenis AK-47 dan 1 (satu) buah granat tangan dari warga Ex-Combatan.

Hal tersebut disampaikan Komandan Satgas TNI Konga  XXXIX-A RDB Monusco, Kolonel Inf Dwi Sasongko di Markas RDB Monusco, Soekarno Camp, Kalemie, Republik Demokratik Kongo, Rabu (27/3/2019).

“Penyerahan senjata jenis AK-47 dari warga Ex-Combatan yang berdomisili di sekitar Desa Kambilo yang berasal dari kelompok bersenjata Mai-Mai Perci kepada satgas di lapangan secara simbolis diterima oleh Kapten Inf Agung Sedayu selaku Perwira Civil and Military Cooperation (Cimic)”, katanya.

Acara serah terima tersebut dihadiri dan disaksikan juga oleh Disarmament Demobilization Repatriation Reintegration and Resettelement (DDRRR) Mr. Jeannot Muloba, Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) Kolonel Dunia, Police National Congolaeis (PNC) Jenderal Yav Mukaya, Provincial Minister Mr. Kamona Yumba dan Provincial ANR Mr. Prosper Kasongo Kitenge.

Lebih lanjut Kolonel Inf Dwi Sasongko mengatakan bahwa satu buah granat tangan dari warga Ex-Combatan yang berdomisili di sekitar Desa Mulange berasal dari kelompok bersenjata Mai-Mai Fimbo Na Fimbo secara simbolis diserahkan dari Chief Mulange, Mr. Kache kepada satgas di lapangan yang diterima Kapten Inf Agung Sedayu, dihadiri dan disaksikan oleh DDRRR beserta warga desa.

Selanjutnya, senjata AK-47 dan granat tangan tersebut diamankan dan disimpan di Markas RDB Monusco, Soekarno Camp, Kalemie.  “Sampai dengan saat ini jumlah senjata yang diperoleh Satgas RDB Monusco sebanyak 10 pucuk, terdiri dari 9 pucuk jenis AK-47 dan 1 pucuk jenis Automatic Machine Gun (AMG)) serta satu buah granat tangan”, ungkapnya.

Menurut Komandan Satgas TNI Konga  XXXIX-A RDB Monusco, keberhasilan yang diraih tersebut merupakan dampak dari seringnya personel Satgas melakukan kegiatan patroli dan kegiatan Cimic yang digelar di wilayah Moba Axis.

“Seluruh prajurit di lapangan tidak boleh terlena, tetap fokus pada misi, tetap waspada, utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas”, tegasnya.

Rasyid/Pen Konga

Wednesday, March 27, 2019

TNI Tegaskan Netral Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

TNI Tegaskan Netral Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

SUARAMERDEKA.co.id ■ TNI dan Polri didukung komponen bangsa lainnya telah melakukan gelar pasukan untuk meyakinkan kepada masyarakat, agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat berjalan aman dan lancar.   TNI tegaskan netral dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Sesuai dengan perintah Panglima TNI yakinlah bahwa TNI netral dalam Pemilu dan tidak perlu diragukan lagi tentang Netralitas TNI.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto menyampaikan bahwa ada empat hal tugas TNI dalam Pemilu tahun 2019 yaitu melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik, memaksimalkan perbantuan kepada Polri, melaksanakan pembinaan teritorial dan  mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).  “Semua itu untuk dapat mendeteksi, mencegah dan melokalisir sedini mungkin kejadian atau konflik agar tidak menjadi besar dan membutuhkan tenaga besar besar untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa TNI telah melakukan berbagai bantuan dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019, mulai dari tahap sebelum pemungutan suara seperti pengiriman logistik Pemilu ke berbagai wilayah terpencil yang susah dijangkau dan penempatan pasukan TNI yang ditentukan oleh Polri sebagai pemegang Komando Pengamanan Pemilu.

“Pada masa kampanye, prajurit TNI ikut memantau situasi kondisi, jika ada pelanggaran pada saat masa kampanye maka segera melakukan koordinasi dengan kepolisian terdekat. Pada masa tenang, prajurit TNI ikut memantau situasi kondisi dengan segera melakukan koordinasi dengan kepolisian terdekat”, tuturnya.

Ditambahkan oleh Kasum TNI bahwa pada saat pemungutan suara, prajurit TNI memantau dan mengawasi dari jarak aman sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. “Tugas lainnya adalah  menjauhkan dan mengamankan penduduk/masyarakat dari setiap perbuatan yang berniat untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, dan mencegah/melarang penduduk/masyarakat yang akan memberikan suaranya”, katanya.

“Prajurit TNI juga menjauhkan dan mengamankan penduduk/masyarakat dari setiap kegiatan provokasi yang berniat memecah belah, menimbulkan kerusuhan hingga pertikaian terbuka”, ucapnya.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dihadiri sekitar 2000 peserta dari Kemenkopolhukam, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, KPU dan Bawaslu, bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.  Rakornas ini diselenggarakan oleh Kemendagri RI melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, nantinya akan menghasilkan rumusan langkah-langkah strategis dalam Pemilu 2019.

Beberapa narasumber lain dalam Rakornas tersebut diantaranya Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI (Purn) DR. Djoko Setiadi, M.Si dan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Drs. Suntana, M.Si.

Thursday, October 4, 2018

Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode


Oleh : Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Advokat & Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat. Sekarang saja 66 biji janji pilpresnya, tak sebiji pun yang dipenuhi. Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat.

Dosa besar dalam politik adalah berdusta. Janji pilpres adalah social contract, wajib dipenuhi menurut Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rosseau, dan Montesqieu. Menurut keempat icon pakem Ilmu Negara itu, plus Al Mawardi, jika janji tadi tak dipenuhi pemimpin terpilih, rakyat kudu tarik mandat. Jika yang ditimbulkan oleh pembangkangan atas social contract, telah melanggar HAM, rakyat berhak memberontak.

Hanya satu orang di atas bumi yang membolehkan kepala negara berbohong. Yaitu ahli dan penulis buku “Discoursi” ialah Niccholo Machiavelli yang sangat masyhur.

Dalam buku keduanya, “Il Principe”, Machiavelli memberi saran, “Berdustalah yang banyak, jika itu untuk mempertahankan kekuasaan!”.

Machiavelli segenerasi dengan Jamaludin El Afghani, peletak dasar Emansipasi pertama di dunia, “Tahrir El Mar’ah”, telah menjadi sangat masyhur berkat saran paradok berat itu.

Habis itu, para sosiolog se dunia, menurut Profesor Hunt dan Profesor Horton dari Michigan University, dalam “Sociology I”, memberi juluk kepada Machiavelli, ilmuwan syetan.

Hukum Macet

Menurut Joan Bodin, sesungguhnya hanya satu yang diderma oleh kedaulatan rakyat kepada pemimpin terpilih. Yaitu kedaulatan rakyat dari demokrasi itu mewariskan kekuasaan kepada kepala negara untuk menghukum yang bersalah.

Sudah 4 tahun berjalan kekuasaan Jokowi, tak satupun ia melakukan kekuasaan teorema Bodin itu. Hukum macet di mana-mana. Sejak dari excess du pavoir (penyalahgunaan kekuasaan), detournament du pavoir (penyalahgunaan wewenang), dan tort (kesalahan pidana) menjadi pemandangan luar biasa yang biasa, business as usual.

Tapi saya setuju Machiavelli, bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki “Nasib Baik” untuk memiliki “pemimpin yang baik” ketika Jokowi terpilih menjadi presiden. Sedangkan Jokowi tak memiliki “Nasib Baik” untuk menjadi “Pemimpin yang Baik”.

Machiavelli menyebutnya “Nasib Baik” tadi dengan frasa “Glorium”. Rakyat Indonesia dan Jokowi sama-sama tak memiliki glorium yang kini menampilkan sikon negara menuju titik nadir, nyungsep.

Di sini perbedaan Jokowi dengan Soeharto ketika Soeharto jadi kepala negara. Soeharto memiliki “Nasib Baik” untuk menjadi “Pemimpin yang Baik”, dan pada saat bersamaan rakyat Indonesia memiliki “Nasib Baik” untuk memiliki “Pemimpin yang Baik”. Soeharto dan rakyatnya sama-sama memiliki glorium.

Saya tidak melihat Machiavelli masuk ke ilmu kanuragan, klenik, kejawen, sinkretisme, atau paranormal. Machiavelli bukan itu. Ia adalah pejabat tinggi negara layer 1, yang pada akhirnya masuk penjara akibat pemikirannya. Berbeda dengan buku keduanya yang ditulis di penjara “Il Principe”, yang sangat pragmatis. Pada “Discoursi”, Machiavelli jernih, ilmuwan murni.

Machiavelli meneliti kekuasaan Romawi dan Yunani semasa Ecklesia (negara kota), asal muasal negara demokrasi.  “Mengapa paling lama 40 tahun, kekuasaan di Romawi mengalami pemberontakan? Dan runtuh. Mengapa di Yunani, selama 900 tahun lebih, di bawah hukum Liqurgus, dijagai para Spartan, tak ada gejolak yang berarti seperti di Roma?”

Yaitu glorium. Romawi tak punya glorium. Romawi selalu salah, rakyat Romawi salah pilih orang. Demokrasi di Ecklesia itu menipu, menjauhkan glorium dari sana.

“Jangan kau tangisi darah yang tumpah oleh revolusi. Tapi menangislah ketika pemimpin terpilih, tak memiliki nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik, dan rakyat yang memilih, tak memiliki nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik”, kata Machivelli.

Bukti bahwa pemimpin terpilih tak punya glorium, diketahui dari janji dalam political contract (social contract) nya yang tak mampu direalisasikan. Game Over! *

Sumber:  Swara

Wednesday, September 19, 2018

DPR Restui Kemenperin Realokasi Anggaran Rp53,9 Miliar


SUARAMERDEKA.co.id ■  Komisi VI DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2018 sebesar Rp53,9 miliar. Pemindahan bujet tersebut guna mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kami meminta Kemenperin untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran tahun 2018 agar target program di setiap kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dapat tercapai,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat kerja Kemenperin dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (17/9).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung inisiatif implementasi Making Indonesia 4.0, antara lain tata kelola Komite Industri Nasional (Kinas). Komite ini diperlukan untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku industri dalam negeri agar Indonesia mampu kompetitif memasuki era revolusi industri 4.0.

“Selanjutnya, kami akan melaksanakan pengadaan peralatan functional textile berbasis industri 4.0 di Politeknik STTT Bandung, kemudian pembangunan show case food and beverage digital plant berbasis industri 4.0, penyusunan final business case (FBC) kawasan industri di Teluk Bintuni, serta scoping study industri 4.0,” paparnya.

Menperin menegaskan, kegiatan-kegiatan itu diyakini bakal mendongkrak produktivitas dan daya saing sektor industri yang telah ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0 guna menjadi pionir memasuki era digital. Misalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri makanan dan minuman. “Sektor manufaktur tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional,” ungkapnya.

Industri TPT merupakan sektor yang tergolong padat karya dan berorientasi ekspor. Ini dibuktikan melalui nilai ekspor industri TPT nasional yang mencapai USD12,58 miliar pada tahun 2017 atau naik 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini menyumbang ke PDB sebesar Rp150,43 triliun di tahun 2017.

Pada tahun 2018, Kemenperin mematok ekspor industri TPT sebesar USD13,5 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang. Sedangkan, di tahun 2019, ekspornya diharapkan menembus USD15 miliar dan menyerap tenaga kerja hingga 3,11 juta orang.

Sementara itu, di industri makanan dan minuman, pertumbuhannya pada triwulan II tahun 2018 mencapai 8,67 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen. Bahkan, sektor industri makanan dan minuman mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB industri pengolahan nonmigas hingga 35,87 persen.

Menperin menambahkan, dalam pengoptimalan anggaran, pihaknya juga akan lebih menitik beratkan pada program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri. “Sebab, pemerintah saat ini sedang memfokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM agar mampu menghadapi perkembangan revolusi industri keempat,” imbuhnya.

Dari hasil kesimpulan raker, Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Kemenperin tahun 2019 sebesar Rp3,59 triliun. Pagu tersebut akan disinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI. Selain itu, Komisi VI DPR RI menerima usulan penambahan anggaran Kemenperin tahun 2019 sebesar Rp434,5 miliar.

“Tambahan anggaran tahun depan, akan digunakan untuk pengelolaaan program kerja inisiatif Making Indonesia 4.0, kampanye nasional inisiatif Making Indonesia 4.0, platform digital e-Commerce IKM, pusat inovasi baru berbasis 4.0, dan promosi investasi industri 4.0,” sebut Menperin.

■ Gehaes / Rls

Monday, September 17, 2018

Gus Riza: Ansor Komitmen Menjaga Wilayah Sidoarjo Bebas dari Maksiat


SUARAMERDEKA.co.id ■ Viralnya video yang berisi perilaku pornoaksi yang terjadi di Cafe D'Top, jalan Taman Pinang, Sidoarjo, Jawa Timur, dan maraknya perempuan yang diduga purek (pemandu karaoke) berpakaian super sexy di sekitaran wilayah tempat hiburan karaoke X2 dan D'Top, membuat tokoh masyarakat dan ormas islam resah.

Keresahan salah satu ormas Islam di Sidoarjo terlihat ketika beberapa anggota organisasi pers yang tergabung dalam Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) yakni Agus Pudjianto ST selaku Sekjend DPP SWI dan Sunarko S.Sos selaku Ketua SWI Sidoarjo menemui Ketua Anshor Sidoarjo, Gus Riza di kediamannya, Sabtu (15/9/2018).

Dalam pertemuan tersebut, dibeberkan bukti-bukti terkait adanya kegiatan pornoaksi yang dilakukan salah satu purel bernama Bella di salah satu ruangan karaoke D'Top, serta video yang beredar adanya belasan perempuan berkeliaran berbaju seronok di sekitar karaoke X2 dan D'Top yang disinyalir adalah pemandu karaoke.

Gus Riza mengatakan bahwa telah banyak pengaduan dari masyarakat terkait adanya kegiatan para perempuan yang berkeliaran berbaju sangat terbuka aurat (sexy) yang bisa merusak generasi bangsa.

"Saya akan merespon pengaduan masyarakat, apalagi sekarang ada bukti data dari teman organisasi pers SWI dan teman media. Saya akan tetap mengawal temuan rekan-rekan dan akan saya rapatkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Gus Riza.

Ia juga menambahkan bahwa Ansor berkomitmen untuk menjaga wilayah Sidoarjo bebas dari maksiat. "Saya akan tetap jaga Kota Sidoarjo sebagai panutan yang kental dengan para santrinya. Kita akan bersihkan maksiat dari kota ini," imbuh Gus Riza.

Dalam pertemuan itu, Agus Pudjianto, Sekjend DPP SWI, juga angkat bicara terkait apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan masalah pornoaksi di tempat hiburan D'Top dan X2.

"Saya bersama rekan-rekan ormas dan lembaga pers akan tetap mengawal kasus tersebut. Pornoaksi harus diberangus, saya juga gak habis pikir ada apa dengan D'Top karaoke kok seakan kebal hukum. Masih ingat dalam kesaksian pemandu lagu bernama Mas'Ariel Kharomi alias Bella yang mengumbar nafsu," ungkap Agus.

Lanjut Agus, "Dalam kesaksianya pada saat sidang di PN Sidoarjo, terkait kasus yang menimpa wartawan Ade, Bella mengakui bahwa pornoaksi itu dilakukan di D'Top Karaoke, Room 10. Bahkan keterangan saksi yang menyewa Bella bernama Kamerun, juga memberikan kesaksian yang sama. Waktu itu dia mabuk, lagi pesta miras,"

Terkait fakta persidangan tersebut, Agus mempertanyakan kinerja aparat hukum di Sidoarjo.

"Dengan adanya kesaksian itu, seharusnya Bella dan karaoke D'Top harus diproses hukum yang sama seperti halnya wartawan yang memberitakan dan sekarang dalam proses hukum di PN sidoarjo," pungkas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Sunarko, yang sering disapa Sony, ketua SWI Sidoarjo, juga sangat heran dengan proses hukum terkait pornoaksi "buka celana dalam" di D'Top karaoke dibiarkan bebas berkeliaran mencari mangsa.

"Seharusnya pihak aparat penegak hukum menangkap dan memproses pelaku pornoaksi. Kami akan terus mengawal kasus tersebut sampai pelaku pornoaksi dan manajement D'Top diproses, itu baru adil," ungkap Sunarko dengan gerah.

Sementara Kiky, Pimred Media Rakyat Jelata yang ikut hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa dirinya akan mengawal tuntas kasus pornoaksi yang terjadi di karaoke D'Top.

"Sudah jelas adanya pornoaksi di karaoke D'Top, dan sudah jelas setiap hari banyak wanita berkeliaran memakai pakaian seronok di sekitar karaoke X2 dan D'Top tetapi tidak ada tindakan yang terlihat, seakan adanya pembiaran. Karaoke D'Top dan pemandu karaoke yang membuka celana dalam harus diproses secara hukum, dan saya akan mengawal hal itu," pungkas Kiky.

Di kesempatan berbeda, H. Dondik AS, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Sidoarjo juga ikut prihatin dengan adanya pornoaksi di Sidoarjo.

"Saya berharap agar masalah ini dapat perhatian serius dari pemerintah, karena saya takut nanti generasi penerus kita secara perlahan akan kena virusnya. Dengan adanya viral di youtube, saya sangat risih dan resah, harus kita basmi penyakit masyarakat yang ada di Sidoarjo," ungkapnya dengan nada geram di kantornya (15/09/18).

Dari Jakarta, Ketua Umum PPWI, Wilson  Lalengke, yang sempat dua kali hadir ke PN Sidoarjo sebagai ahli pers terkait kasus kriminalisasi terhadap wartawan yang memberitakan tentang maraknya perilaku menyimpang "pornoaksi" di karaoke X2 menyatakan keprihatinannya atas kinerja Pemerintah Daerah dan aparat hukum di Sidoarjo.

Dia menyayangkan sikap apatisme masyarakat dan ormas-ormas di Sidoarjo yang terkesan diam atas kasus ini. "Sangat disayangkan, respon tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah setempat yang terkesan kurang dan terlambat. Namun, baguslah jika ormas Islam seperti Ansor sudah memberi perhatian serius atas keberadaan tempat-tempat maksiat seperti X2 dan D'Top ini," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. ■ Sri Wigati / Rachman 


© Copyright 2018 MERDEKA POS | All Right Reserved