OPINI

Friday, March 29, 2019

Mengatasi Tantangan Operasional UNTSO, UNDOF, dan Misi UNIFIL

Mengatasi Tantangan Operasional UNTSO, UNDOF, dan Misi UNIFIL


Oleh : Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Penasehat Militer RI Untuk PBB, Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. menghadiri pertemuan Military Staff Committee Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah UNTSO, UNDOF, dan UNIFIL – Lebanon beberapa saat lalu, yang berlangsung di Markas PBB New York, USA.

Dalam pertemuan tersebut dibahas khusus tentang Misi UNIFIL, salah satu permintaan Dewan Keamanan melalui Resolusi 2433 adalah pemberian otorisasi kepada UNIFIL untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan penempatan pasukannya sesuai perkembangan di lapangan dan memastikan bahwa wilayah operasinya  tidak digunakan untuk kegiatan provokasi dalam bentuk apa pun dan mencegah timbulnya konflik baru  sesuai tugas yang diberikan di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

Resolusi PBB 2433 disamping untuk melindungi rakyat dari konflik, juga untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi, dan peralatan PBB, memastikan keamanan dan kebebasan bergerak personel PBB, pekerja kemanusiaan dan, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Lebanon untuk melindungi warga sipil.  Seruan dari Dewan Keamanan ini penting, terutama setelah serangan terhadap pasukan UNIFIL pada 4 Agustus 2018 di dekat kota Majdal Zun, Lebanon Selatan.

Dewan Keamanan PBB tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana melaksanakan mandat bila terjadi konflik yang terjadi antara kedua negara yang terlibat pertikaian, maka pertemuan tersebut sebagai salah satu sarana untuk menyamakan persepsi diantara anggota Military Staff Committee DK PBB.

Bagi Indobatt atau Kontingen Batalyon Indonesia, untuk melaksanakan mandat yang sedemikian rumit, menggunakan cara tersendiri yakni “Bagaimana memenangkan hati dan pikiran penduduk lokal Lebanon”. Untuk dapat meningkatkan tugas yang diamanatkan termasuk dalam melindungi warga sipil, penjaga perdamaian juga harus menggunakan alat mediasi, negosiasi, dan keterlibatan masyarakat.  Tentu dalam melakukan ini, Kontingen Indonesia tunduk pada ROE, SOP, dan STIRs (Reaksi Insiden Taktis Terstandarisasi) dalam aktivitas apa pun.

Dalam melaksanakan kegiatan pelibatan dengan masyarakat, Batalyon Indonesia dibekali pengetahuan untuk menghindari diskusi tentang masalah politik, dan komentar masalah keamanan. Dalam melakukan kegiatan Kontingen Indonesia selalu berpedoman terhadap aturan PBB, disiplin, dan profesionalisme, dan selalu bersikap ramah dan tersenyum dalam kegiatan berinteraksi dengan rakyat Lebanon.

Salah satu contoh sederhana dari Kontingen Batalion Indonesia dimana setiap kali membawa senjata selama patroli selalu  meletakkan senapan di belakang rompi badan, kecuali dalam pertahanan diri sesuai Mandate PBB.  Kontingen Indonesia juga terlibat aktif dan berinteraksi dengan Pemimpin Lokal atau Otoritas Lokal di tingkat Regional (Walikota Lebanon, Kepala Desa) untuk membangun rasa saling percaya antara UNIFIL dan penduduk lokal.

Dalam pandangan kami, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan rasa aman dan kepercayaan kepada PBB di wilayah  tanggung jawab UNIFIL, termasuk untuk perlindungan terhadap Misi UN, pengumpulan informasi, dan kesadaran situasional dan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkannya, termasuk untuk melindungi warga sipil.

Pertemuan tersebut juga menyoroti tentang bagaimana membangun kekuatan untuk memastikan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Lebanon.  Resolusi 2433 DK PBB memberikan mandate adanya  "Dukungan internasional lebih lanjut bagi Angkatan Bersenjata Lebanon dan semua lembaga keamanan negara, yang merupakan satu-satunya angkatan bersenjata Lebanon yang sah, dalam menanggapi rencana pengembangan kemampuan Angkatan Bersenjata Lebanon."

Kontingen  Indonesia dalam mengamankan mandat 2433 dengan berpartisipasi dalam beberapa pelatihan bersama, lokakarya, dan latihan internal dengan LAF (Angkatan Bersenjata Lebanon).  Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan LAF di Lebanon Selatan.  Beberapa kegiatan bersama antara Kontingen Garuda dan LAF seperti latihan menembak, Pelatihan Induksi CIMIC (2 perempuan LAF CIMIC di Lebanon Selatan ikut serta dalam pelatihan), Workshop Kesadaran Budaya, dan Kompetisi Olahraga.

Kontingen Batalion Indonesia juga melakukan latihan bersama LAF dengan materi "The Urban Combat".  Dalam latihan tersebut Pasukan Perdamaian Wanita Indonesia ikut berpartisipasi dalam Patroli FAST (Asesmen Wanita / Dukungan Analis) di Souk Al Khan dengan koordinasi erat dengan kelompok Peacekeepers wanita dari TCC lain di UNIFIL. Patroli FAST juga membantu memetakan kandidat perempuan potensial komunitas lokal untuk bergabung dan berpartisipasi dalam LAF atau untuk mendukung inisiatif Angkatan Bersenjata Lebanon.

Penmil PTRI New York, Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si. dalam pertemuan tersebut juga  menyoroti masalah Infrastucture. Salah satu rekomendasi Laporan Cruz adalah untuk meningkatkan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan di daerah misi. Laporan Cruz menyarankan bahwa PBB harus mengorientasikan semua lembaga dan pemerintah mendukung LSM untuk mendukung setidaknya 20% dari anggaran dalam infrastruktur.

Dalam konteks di daerah operasi UNIFIL, salah satu penyebab kecelakaan yang paling tinggi dan umum terjadi di jalan raya.  Kecelakaan terjadi bukan hanya karena kesalahan manusia, tetapi juga kondisi jalan yang rusak, jalan sempit, dan beberapa rambu lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga terjadi dan menimpa Pasukan Unifil  yang sedang melakukan patroli. Dalam hal ini, Prajurit Indobatt bergerak cepat untuk membantu masyarakat memperbaiki infrastruktur jalan seperti memasang lampu lalu lintas dan rambu-rambu, juga membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah keselamatan jalan di area operasi.

Pada bagian akhir, Penmil menyampaikan masalah Reorganisasi UNIFIL. Masalah reorganisasi aset dan struktur UNIFIL berpengaruh terhadap pelaksanaan Misi UNIFIL karena akan mencakup rekomendasi untuk memotong jumlah Pasukan PBB di UNIFIL dan sumber daya yang selama ini mendukung operasionalo di UNIFIL.

Kita semua tahu bahwa masalah keuangan saat ini sedang dihadapi oleh semua misi penjaga perdamaian PBB.  Akan tetapi kita harus secara kolektif memahami bahwa sumber daya UNIFIL yang terus menyusut, sedangkan mandatnya tetap sama dan harapan kepada Pasukan PBB UNIFIL terus bertambah maka akan berpengaruh terhadap pelaksanan tugas dan tangung jawab UNIFIL, sehingga harus ada kesesuaian antara mandat dan dukungan anggaran bagi Misi UNIFIL.

New York, 29  Maret  2019

Saturday, February 23, 2019

Cara Melatih Ketangguhan dan Ketajaman Berfikir


SUARAMERDEKA.CO.ID ■  Setiap manusia pada dasarnya memiliki reservoar alam bawah sadar yang luar biasa yang mampu melecutkan prestasi dan kemampuan super di atas orang rata – rata.

Jika saja setiap anak bangsa menyadari hal ini, maka secara kolektivitas akan menghasilkan karya – karya luar biasa. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri, melainkan juga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa sebagai sebuah entitas yang memiliki peradaban luhur di tengah pesona zaman yang apatis dan egois.

Bagi sebagian masyarakat yang sudah menyadari hal ini, ia akan menguji dan melatih ketangguhan mental dan ketajaman spirit-nya agar mampu memberi stimulus atau rangsangan pada perkembangan otak sehingga semakin terlatih untuk mengurai dan menganalisis berbagai kerumitan algoritma kehidupan yang semakin komplleks. Semua dorongan kesadaran yang terbangun dari mentalitas yang positif akan semakin merangsang agar fungsi syaraf dalam otak terus bekerja untuk menjadi Great Thingking dan akhirnya melahirkan orang – orang super, mereka adalah Great People yang selalu menebarkan benih – benih harapan penuh optimisme dalam menatap indahnya masa depan.

Rangkaian penderitaan dan setumpuk kesulitan yang pernah dialami dalam hidupnya, tidak lantas ia harus menyerah pasrah dan kalah. Menerima getirnya kehidupan dengan isak tangis dan keluh kesah penuh kepiluan. Tapi justeru harus diolah sebagai sebuah realitas kehidupan yang harus dilalui dengan berani, sabar dan tangguh penuh keyakinan. Pada saat itulah syaraf – syaraf akan bekerja, saat itulah kecerdasan manusia akan diuji, dan saat itulah otak manusia akan semakin terlatih dan terasah.

Menarik sekali berbagai kajian bagaimana otak dan sistem syaraf merespon spirit dan mental seseorang yang mau berfikir. Semakin rumit dan kompleks suatu persoalan akan membuat otak semakin sehat dan cerdas jika mau berfikir untuk menyelesaikannya. Kecuali jika spirit dan mentalnya malas berfikir, maka otak dan sistem syarafnya tidak akan berfungsi dan terlatih secara optimal. Itulah sebabnya ilmu tentang Neuroscience semakin berkembang dan banyak diminati untuk dipelajari.

Neuroscience pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang mempelajari untuk mengungkap berbagai misteri otak. Dalam pengungkapannya tentu tidak akan cukup hanya dengan bermodalkan satu disiplin ilmu saja, melainkan memerlukan dukungan berbagai ilmu agar misteri bisa terkuak secara komprehensif. Meskipun tentu etafeta penemuan dan pengungkapan ini tidak akan langsung bertemu dengan tanda titik, melainkan tanda koma dan tanda koma lagi karena keterbatasan pengetahuan manusia akan karya Tuhan yang sangat vital dalam anatomi manusia ini.

Meski demikian, sekali lagi tidak boleh membuat kita lemah atau takut. Tetapi harus dijadikan tantangan agar lebih keras lagi berfikir untuk menguak tabir pengetahuan yang terbatas ini. Otak yang memiliki ukuran dalam volume dan berat yang terbatas, tetapi memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak terbatas. Tidak ada manusia yang bodoh, melainkan sekelompok manusia yang belum tahu bagaimana cara melatih dan memanfaatkan otaknya yang luar bisa tersebut.

Pompalah terus semangat untuk menguak setiap tabir ketidaktahuan. Kobarkan semangat dan kemauan untuk selalu berfikir. Jangan pernah lelah dan takut dengan kesulitan, karena kesulitan sesungguhnya adalah kesempatan yang mampu membuat kita semakin hebat dan kuat.

Air mata tidak akan pernah memberi jawaban, tetapi semangat untuk menggunakan otak secara sehat adalah solusi atas setiap permasalahan. Mungkin setiap manusia pernah memiliki sisi – sisi gelap yang pernah dilaluinya, tetapi itu jangan pernah membuat kita tertunduk tanpa harapan.

Indonesia sedang berkembang dan terus membangun. Indonesia membutuhkan anak – anak bangsa yang berani dan mau berfikir keras. Tampilah kita menjadi bagian dari generasi yang akan meneruskan estafeta pembangunan menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Bukan hanya menunjuk hidung orang lain. Bukan hanya menggantungkan harapan pada orang lain, tetapi jadilah kita sebagai pembawa obor harapan dengan penuh keyakinan untuk mengukir masa depan bangsa yang cemerlang.

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Wednesday, February 13, 2019

Kemerdekaan Pers di Ujung Tanduk


Penggugat PMH terhadap Dewan Pers mengharapkan Pengadilan Menyelamatkan Kemerdekaan Pers

SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Hari ini, Rabu, 13 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan membacakan hasil kesimpulan atau putusan atas perkara nomor 235 yang mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) sebagai penggugat terhadap Dewan Pers sebagai tergugat.

Persidangan atas gugatan perdata yang sudah bergulir sejak Mei 2018 lalu itu diharapkan akan memberikan hasil maksimal dalam menyelamatkan Kemerdekaan Pers Indonesia yang saat ini sedang tercabik-cabik, nyaris mati, ibarat telur di ujung tanduk. Harapan para insan pers se-nusantara, kiranya Majelis Hakim memberikan penilaian yang obyektif terhadap substansi guguatan para penggugat terhadap Dewan Pers.

Persoalan pers yang dipicu oleh adanya beberapa kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya, bahkan bertentangan dengan UUD dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, serta melanggar UU dan peraturan lainnya dipandang sangat penting dan mendesak untuk ditelaah secara serius dan mendalam dalam rangka mencari altenatif solusi terhadap masalah pelik yang mendera kehidupan jurnalisme dalam negeri beberapa tahun terakhir.

Salah satunya, sebagaimana materi gugatan PMH terhadap Dewan Pers adalah kebijakan tentang kewajiban Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bukan ranah kewenangan Dewan Pers melakukan hal tersebut, melainkan mengacu kepada UU Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI dan PP No. 10 tahun 2018 junto PP No. 32 tahun 2013 tantang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Para penggugat meminta pengadilan untuk membatalkan kebijakan Dewan Pers terkait UKW tersebut.

Selain itu, kebijakan Dewan Pers tentang verifikasi media dan penetapan status kewartawanan seseorang yang bukan menjadi kewenangan Dewan Pers juga harus dibatalkan pengadilan.

Kematian wartawan Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu menjadi titik krusial yang menjadi momok menakutkan bagi kalangan pers di tanah air. Bagaimana tidak, rekomendasi Dewan Pers yang mempersilahkan polisi memproses hukum almarhum Muhammad Yusuf menggunakan pasal pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE menjadi bukti bahwa perlindungan para penghasil karya jurnalistik di Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak berjalan sama sekali.

Dewan Pers mengeluarkan ratusan rekomendasi serupa yang menimpa dan mengancam wartawan saat ini, hanya dengan dalih bahwa siwartawan belum ber-UKW dan/atau medianya belum terverifikasi Dewan Pers.

Puluhan bahkan ratusan kasus kriminalisasi wartawan sedang berproses di tangan para aparat hukum di hampir seluruh pelosok negeri. Umumnya, kasus kriminalisasi tersebut dipicu oleh ketidak-nyamanan para pihak tertentu yang merasa kepentingan (umumnya terkait bisnis dan kekuasaan) terganggu oleh penerbitan berita di berbagai media massa. Kasus yang paling menonjol adalah publikasi berita tentang korupsi pejabat disusul tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat pemerintahan.

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 semula diharapkan menjadi mediator yang menjembantani komunikasi dan koordinasi antar kalangan media dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, pada realitasnya justru tampil sebagai sosok penentu kebenaran dan bahkan berfungsi bak aparat kepolisian yang dapat menentukan sanksi hukum bagi pekerja pers.

Kondisi ini yang akhirnya memunculkan fenomena unik nan memilukan di kalangan jurnalis yang dilukiskan dalam sebuah pernyataan: “Hanya di Indonesia, hasil karya berpikir dianggap kriminal”.

Pesatnya perkembangan media massa berbasis teknologi informasi dalam format media online menjadi pembuka ruang yang lebih luas bagi maraknya kasus kriminalisasi wartawan. Berbagai kemudahan yang disajikan oleh teknologi publikasi media online di satu sisi telah membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja jurnalisme, baik secara professional maupun sebagai hobi dan penunjang aktivitas utamanya. Namun, di sisi lain kondisi ini telah membuat suasana permedia-massaan dalam negeri seakan hilang kendali, melaju secara serampangan, dan bahkan dikesankan liar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidak-siapan masyarakat yang mencoba masuk menggeluti dunia jurnalisme dengan modal kemampuan SDM-nya yang kurang memadai.

Sebenarnya, jika saja para pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah, dari pusat hingga di daerah-daerah memahami persoalan publikasi dan media massa dengan benar, kesemrawutan itu tidak perlu terjadi, atau minimal tidak harus dirisaukan. Justru sebaliknya, pemerintah dan pihak-pihak yang diamanahi mengelola kehidupan pers Indonesia semestinya melihat potensi besar yang disediakan oleh system publikasi berbasis media online dan variannya. Bukankah teknologi informasi dengan produk utamanya internet, yang menyediakan ruang bagi media online, merupakan landasan penting bagi mewujudnya era baru bernama Industri 4.0?

Media online sewajarnya menjadi salah satu poros utama sebagai pendukung dalam menciptakan produk-produk unggulan nan kreatif dan inovatif dalam rangka mengisi era Industi 4.0 itu. Dunia media online yang segera akan menutup sejarah media cetak merupakan ruang maha luas yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi ribuan, bahkan jutaan orang.

Peningkatan SDM rakyat Indonesia di bidang jurnalisme menjadi kunci penting bagi perbaikan dan pengembangan publikasi yang mencerahkan, mencerdaskan dan menginspirasi bangsa menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada konteks itulah sebenarnya, lembaga semacam Dewan Pers dapat memainkan peranannya, sebagai fasilitator pencapaian masyarakat yang cerdas informasi, yang tidak hanya menjadi pemadam kebakaran bagi pihak-pihak yang bertikai, namun lebih jauh menjadi akselerator bagi peningkatan kecerdasan publik, baik kalangan pers maupun masyarakat konsumen informasi media massa pada umumnya.

Dewan Pers amat tidak penting untuk mengatur cara berpikir dan berkreasi seseorang. Ia bukanlah mahluk yang diharapkan menjadi hakim penentu baik-buruknya, benar-salahnya, dan/atau berguna dan tidak-bergunanya sebuah karya jurnalistik seseorang. Dewan Pers tidak diberi kewenangan untuk melakukan semua itu, karena memang amat sangat tidak diperlukan di dalam sebuah masyarakat yang menganut sistim demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, adalah sebuah kenaifan jika kita melihat keberadaan lembaga Dewan Pers dengan perilaku mal-administratif sebagai sesuatu yang masih penting saat ini. Adalah lebih naif lagi, jika Dewan Pers yang dalam berbagai kebijakannya justru menginjak-injak hak demokrasi rakyat di negeri ini dibiarkan terus melenggang melanjutkan lelakunya yang dapat disimpulkan bertujuan untuk membunuh kemerdekaan pers.

Membiarkan kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya sebagaimana terjadi saat ini merupakan wujud penghianatan terhadap semangat reformasi yang dilandasi oleh keinginan mengimplementasikan kehidupan berbagsa, bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. 

Jakarta, 13 Februari 2019
Kuasa Hukum Penggugat,
Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH

Monday, February 11, 2019

Inilah Alasan Islam Melarang Meniup Makan dan Minuman


SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Seringkali kita melihat, seorang Ibu ketika menyuapi anaknya makanan yang masih panas, dia meniup makanannya lalu disuapkan ke anaknya.

Bukan cuma itu, bahkan orang dewasa pun ketika minum teh atau kopi panas, sering kita lihat, dia meniup minuman panas itu lalu meminumnya. Cara demikian tidaklah dibenarkan dalam Islam

Inilah fakta ilmiah tentang larangan meniup minuman dan makanan dalam Islam yang tidak kamu ketahui. 

Meminum kopi, teh, susu, makanan, dan sebagainya memang paling enak kalau anget. Namun kita seringkali terburu untuk menyantapnya sehingga harus meniupnya ketika masih dalam keadaan panas.

Padahal meniup makanan dan minuman dilarang dalam Islam, ada beberapa hadist yang menunjukkan larangan meniup makanan atau minuman. Diantaranya,

Hadist dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

"Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan…" (HR. Bukhari 153).

Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pengembusan nafas dan peniupan (makanan atau minuman) pada bejana,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Imam Ibnul Qoyyim mengatakan, meniup minuman dan makanan bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulup orang yang meniup. Sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum. Terutama ketika terjadi bau mulut.

Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan bercampur dengan minuman itu. Karena itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. (Zadul Ma’ad, 4/215).

Bolehkan meniupnya dengan kipas angin?

Memperhatikan alasan yang disampaikan oleh An-Nawawi dan Ibnul Qoyim tentang mengapa kita dilarang meniup makanan, bisa kita simpulkan bahwa menggunakan kipas dalam hal ini dibolehkan.

Dengan syarat, kipas yang digunakan bukan kipas yang berdebu, yang kotor, sehingga justru menyebarkan penyakit pada makanan atau minuman. 

Sunday, February 10, 2019

Catatan Kritis di Hari 'Penjajahan' Pers Nasional


Oleh : Heintje Grontson Mandagie

Hari ini insan pers tanah air kembali diperhadapkan dengan perhelatan peringatan Hari Pers Nasional. Kendati masih menuai kontroversi soal penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, namun pesta peringatannya tetap saja berlanjut. Bahkan hampir setiap tahun selalu menghadirkan Presiden Republik Indonesia dan sejumlah petinggi negara.

Judulnya Hari Pers Nasional tapi yang hadir hanyalah sekelompok wartawan konstituen Dewan Pers. Sayangnya Pers di luar itu, yang begitu luas dan besar, tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya. Labelnya Nasional tapi kenyataannya hanyalah kelompok konstituen yang hadir. Dan itu fakta bukan hoax.

Terlepas dari hal itu dan sedikit menengok ke belakang, sejak tahun 1999 pers Indonesia seolah terbebas dari belenggu tirani orde baru. Masih sulit dilupakan, pembredelan terhadap media massa di era orde baru merupakan sejarah kelam dunia pers tanah air. Departemen Penerangan Republik Indonesia di jaman itu tak jarang membredel media massa yang pemberitaannya dianggap kerap menyudutkan penguasa dan pemerintah. Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian The Jakarta Times, Tabloid Detik, Harian KAMI, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, Harian Wenang, Harian Pedoman, Majalah Ekspres, Harian Pemuda Indonesia, dan Tabloid Monitor, Harian Nusantara & Harian Suluh Berita (terbitan Surabaya), dan Harian Mahasiswa Indonesia (terbitan Bandung) adalah sederetan media cetak yang mengalami nasib dibredel pemerintah orde baru ketika itu. Sejak reformasi Departemen Penerangan pun sudah terkubur dalam-dalam bersama sejarah kelam masa lalu.

Namun sekarang ini 'hantu' Departemen Penerangan itu sepertinya sudah mulai bangkit lagi dan bermetamorphosis dengan wujud baru bernama Dewan Pers. Bahkan bentuknya lebih menakutkan lagi. Kalau dulu yang paling ditakuti pers hanyalah pembredelan media, tapi sekarang justeru prakteknya lebih parah lagi dari itu. Wartawan dan media yang berani melawan penguasa dan pengusaha lewat kontrol pemberitaannya tak jarang diganjar bui lewat selembar surat rekomendasi Dewan Pers.

Buktinya, sebuah berita di Kalimantan Selatan yang ditulis wartawan bernama Muhammad Yusuf ternyata seharga nyawanya. Sungguh miris dan memprihatinkan. Begitu mahalkah harga sebuah berita yang harus dibayar dengan nyawa seorang wartawan?

Sayangnya rekomendasi 'pencabut nyawa' Dewan Pers masih dianggap biasa oleh pemerintah. Dewan Pers dan KomnasHAM pun bereaksi seolah hanya sebatas bersenandung  'di kamar mandi' menyuarakan kejadian tersebut. Sesudah itu diam seribu bahasa.

Dan kini, menjelang HPN insan pers dibuat heboh dengan rencana Diskusi Publik bertema : Memberantas Jurnalis Abal-Abal. Sederetan pembicara bakal dihadirkan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Tidak penting siapa pembicara di dalamnya, namun pihak terselubung di balik diskusi tersebut justeru yang menarik perhatian. Ternyata ada Dempol Institute di belakangnya. Institusi yang jelas bukan organisasi pers. Independensi Dewan Pers patut dipertanyakan.

Tak sedikit yang mengkritik habis-habisan diskusi yang bertema penghinaan terhadap jurnalis tersebut. Semua itu sebetulnya tidak penting dibahas karena yang menggelar kegiatan tersebut hanyalah sekelompok konstituen Dewan Pers.

Sebab yang terpenting bagi insan pers saat ini sebetulnya adalah memahami bahwa pada kenyataannya ada ancaman pers Indonesia makin terjajah oleh anak bangsa sendiri yakni oknum anggota Dewan Pers dan kroni-kroninya.

Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Dan sampai hari ini pers Indonesia masih saja dijajah oleh mafia pers karena ingin menguasai belanja iklan nasional yang nilainya cukup fantastis mencapai angka 150 triliun Rupiah pertahun. Parahnya, jumlah sebanyak itu hanya dinikmati oleh tidak lebih dari 10 orang konglomerat media.

Sebutan media dan jurnalis abal-abal hanyalah bentuk kamuflase yang sengaja dimunculkan oleh Dewan Pers demi mempertahankan kepentingan kelompok tertentu, terkait belanja iklan tersebut.
Perusahaan pers yang di luar konstituen Dewan Pers sengaja dicap abal-abal agar akses ekonominya terhambat masalah trust atau kepercayaan publik, baik pembaca maupun penyedia dan pengguna jasa periklanan.

Perusahaan pers itu hakekatnya menjual trust atau kepercayaan kepada publik melalui media yang didirikannya. Makanya label abal-abal itu terus dikumandangkan Dewan Pers agar media-media kecil itu sulit berkembang.

Lebih dahsyat lagi, hari ini beredar film pendek tentang media dan wartawan abal-abal yang diupload di chanel Youtube (https:youtu.be/dEwq3PEGefU). Propaganda negatif terus ditebar secara terang benderang bahwa praktek media abal-abal tujuannya adalah untuk memeras. Padahal Dewan Pers lupa bahwa media mainstream justeru lebih berpeluang melakukan praktek pemerasan karena daya jangkau dan kekuatan siaran medianya sangat kuat mempengaruhi opini publik.

Terlepas dari segala kontroversi itu, kita kembali pada pokok persoalan, ada hal yang jauh lebih penting lagi yang patut diperhatikan oleh insan pers tanah air, yakni potensi belanja iklan nasional tadi, karena berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan pers Indonesia.

Berbicara potensi belanja iklan nasional tentunya tak terlepas dari ruang lingkup operasional perusahaan pers. Tak bisa dipungkiri bahwa ada 43 ribuan media yang dikalim Dewan Pers belum terverifikasi dan abal-abal. Sayangnya, puluhan ribu media massa tersebut di atas, tidak ikut menikmati belanja iklan nasional yang mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah per tahun.

Berdasarkan data dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) bahwa belanja iklan media di Indonesia  sepanjang tahun 2012  mencapai angka Rp 107 triliun. Dan pada Tahun 2013 menyentuh Rp147 triliun. Sedangkan tahun 2014 belanja iklan melonjak sampai Rp155 triliun. Kemudian menurun pada 2015 sebesar Rp118 triliun.

Sementara perusahaan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2016 mencatat belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 134,8 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp 145 triliun.

Dari total jumlah belanja iklan nasional  yang mencapai angka fantastis di atas Rp 100 triliun tersebut, sebagian besar dikuasai oleh media TV sekitar 80 persen dan sisanya dibagi-bagi oleh media cetak, radio, dan media online. Tahun 2018 lalu, belanja iklan TV menembus angka 110 triliun Rupiah.

Selama ini publik berhak bertanya mengenai apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menyelesaikan persoalan pers Indonesia, termasuk mengenai peluang pemerataan belanja iklan nasional tersebut bagi media lokal. Praktek yang dijalankan saat ini justeru Dewan Pers hanya sibuk menggelar diskusi dan menyebar propaganda tentang media dan wartawan abal-abal tanpa memberi solusi yang jelas.
Milyaran rupiah menguap dari anggaran Dewan Pers jalan-jalan ke seluruh daerah hanya untuk menyebarkan propaganda pers abal-abal.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers tentunya Dewan Pers wajib mengambil langkah nyata untuk menjalankan fungsi tersebut. Selama bertahun-tahun dengan anggaran mencapai triliunan rupiah melalui Kementrian Kominfo, Dewan Pers baru berhasil memverifikasi 2744 perusahaan pers dari sekitar 43.000 media.

Dewan Pers yang pengangkatannya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia harus memahami bahwa secara hukum, setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, dalam Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Indonesia. Ini sesuai dengan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Ironisnya, Dewan Pers justeru sibuk membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan menuding bahwa orang mendirikan media untuk tujuan memeras. Padahal, kenyataannya ada ribuan media didirikan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan informasi publik dan potensi menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pers.
Pada bagian lain, Dewan Pers yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers justeru menjadi bagian terpenting dalam upaya mengkriminalisasi pers Indonesia.

Penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan wartawan mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan atau UKW kian mengancam eksistensi pers di Indonesia.

Wartawan yang belum atau tidak mengikuti UKW akan dianggap illegal oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Terbukti dalam berbagai kasus aduan sengketa pers, Dewan Pers tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa wartawan yang menjadi teradu belum mengikuti UKW sehingga perkara yang diadukan dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan pasal pidana umum.

Padahal pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers ini adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan karena yang berwenang melaksanakan Uji Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan bukannya oleh Dewan Pers.

Persoalan ini akhirnya dijawab Anggota Dewan Pers Henry Ch. Bangun. Ramai diberitakan, Henry menyampaikan bahwa nantinya uji kompetensi wartawan atau UKW yang selama ini diselenggarakan oleh Dewan Pers bakal dislaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diterapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Artinya, pernyataan Henry tersebut mengakui bahwa apa yang dijalankan Dewan Pers selama ini tentang UKW adalah tidak berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagaimana selama ini diprotes oleh Serikat Pers Republik Indonesia dalam berbagai tulisan, bahkan gugatan resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sebagai solusi dari penerapan UKW abal-abal, DPP SPRI telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang nantinya diupayakan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Degan adanya LSP Pers Indonesia maka kedepan nanti wartawan dapat mengikuti uji kompetensi melalui wadah resmi dan sertifikatnya diakui oleh negara. 

Dari seluruh perosalan yang diurai di atas ada satu solusi yang ditawarkan pergerakan kelompok pers yang tidak diakui oleh Dewan Pers yakni Sekretariat Bersama Pers Indonesia. Sejumlah Ketua Umum dan pimpinan organisasi pers berkumpul dan berkomitmen menegakan kemerdekaan pers dengan misi mengembalikan kedaulatan pers Indonesia kepada insan pers tanah air secara professional dan bertanggung-jawab.

Di penghujung tahun 2018 lalu, hampir 3000 wartawan bersatu hati mengikuti kegiatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ribuan wartawan ini datang secara sukarela dengan biaya sendiri hanya untuk menghadiri Mubes Pers Indonesia dengan satu harapan yaitu kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers Indonesia dihentikan.  Deklarasi berdirinya Dewan Pers yang Independen pun lahir pada Mubes Pers ini.

Dan kini kesinambungan kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018 itu berlanjut pada rencana pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang sedianya akan digelar pada tanggal 6 Maret 2019 di JICC Kemayoran Jakarta. Kongres Pers Indonesia 2019 ini akan melahirkan sejumlah peraturan-peraturan di bidang pers dan anggota Dewan Pers yang independen.

Sebagai permenungan, hari ini kita masih melihat running text di salah satu media TV nasional mengumumkan bahwa wartawannya tidak menerima imbalan dalam mejalankan tugas liputannya. Pengumuman seperti itu terjadi karena ada potensi wartawannya menerima amplop. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan, masih ada wartawan media mainstream menerima amplop sebagai imbalan liputan. Dewan Pers sepertinya menutup mata atas kondisi ini. Atau mungkin pura-pura tidak tahu.

Sebetulnya, solusi untuk meningkatkan independensi pers, ada satu cara yang diatur oleh UU Pers yaitu pada pasal 10 dimana disebutkan; "Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya."

Dewan Pers perlu membuat program untuk mendesak perusahaan-perusahaan pers nasional agar segera memenuhi kewajiban pemberian kesejahteraan kepada wartawan sebagaimana diatur pada pasal 10 UU Pers tersebut.

Saat ini masyarakat pers ingin tahu berapa sebetulnya gaji atau upah ideal wartawan Indonesia untuk jaminan independensi pers mengacu dari perhitungan kasar penghasilan media besar yang mencapai angka triliunan rupiah.

Muncul pertanyaan, "Pernahkah Dewan Pers memasukan itu dalam agenda kerja utamanya? Dan bagaimana caranya agar media dan jurnalis abal-abal versi Dewan Pers bisa dibina agar tidak menjalankan praktek abal-abal, bukannya diberantas?"

Mendirikan media dan mempekerjakan watawan yang belum professional itu bukanlah tindakan kriminal yang harus diberantas. Yang layak diberantas itu adalah praktek monopoli belanja iklan. Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selama ini media lokal tidak kebagian belanja iklan. Semua dikuasai oleh media besar berskala nasional. Namun Dewan Pers lagi-lagi memble.

Hak mandapatkan belanja iklan nasional harus diperjuangkan. Kalau bukan kita siapa lagi. Mari kita bersatu melawan tirani Dewan Pers dan mengembalikan kedaulatan Pers Indonesa. Tanggal 6 Maret 2019 Kongres Pers Indonesia 2019 bisa menjadi solusi perjuangan bersama.

Penulis :Heintje Grontson Mandagie

Ketua DPP Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia







Saturday, February 9, 2019

Taman Pendidikan Al Qur'an, Adakah yang Peduli DenganMu..?


Oleh : Ustadz Nashrullah Jumadi

Penulis buku “5 Langkah Mudah Membentuk dan Mengoptimalkan Baitul Maal Masjid”/Penganggas Konsep Gerakan membangun desa/kampung berbasis Baitul Maal Masjid/Ketua Lembaga Trainer & Penelitian Keummatan AL HADID/Founder Gerakan Peduli Masjid (GPM) Indonesia
Belum lama, aku menghadiri acara yang diselenggarakan oleh salah satu masjid di Kota Solo. Acara tersebut berlangsung dari pagi hingga menjelang dhuhur tiba, setelah adzan sholat dhuhur dikumandangkan akupun bergegas sholat dengan harus antri berwudhu terlebih dahulu. Disaat menunggu giliran wudhu, akupun tidak membuang kesempatan untuk mencari tahu atau sekedar ingin tahu berbagai pengumuman kegiatan Islam yang terpampang tidak jauh dari tempatku berwudhu. Dari sekian pengumuman yang ku baca , tak satupun yang membuatku tertarik atau sedikit memberikan perhatian, tapi justru aku tertarik pada laporan keuangan masjid yang terpampang dengan sangat jelasnya. Mengapa aku begitu tertarik ? Tak lain karena nominal dana saldo yang begitu fantastis, anda ingin tahu kira-kira berapa juta ? Mungkin kebanyakkan dari anda akan memberikan jawaban tidak kurang dari Rp. 10 jutaan ? Tapi, maaf jawaban anda salah, saldo masjid tersebut mencapai puluhan juta rupiah.

Terus terang baru kali ini aku mendapati dana saldo masjid yang begitu besar, dengan sedikit berharap semoga dana sebesar itu mampu memberikan perhatian umat atau masyarakat di sekitar masjid tersebut dan tidak hanya digunakan untuk membangun dan renovasi masjid semata (pikirku dalam hati). Dan perlu anda tahu, bahwa dana sebesar itu bukanlah berasal dari subsidi pemerintah atau lembaga donor dana lainnya. Sungguh luar biasa, hal ini tentu menunjukkan semangatnya para pengurus dan jama’ah masjid tersebut dalam menggalang dana ummat.

Selidik punya selidik akupun memcoba menanyakan asal dan manfaat dana tersebut pada salah satu ketua remaja masjid yang saat itu kebetulan sedang santai-santai setelah sholat dhuhur selesai. Wah…..besar sekali dana saldo masjidnya, kegiatannya pasti makmur nih…., Tanyaku padanya. Tapi diluar dugaan Sang Ketua remaja masjid tersebut menjawab dengan ringannya, makmur gimana mas ? TPA/TPQ hanya mendapatkan subsidi tidak kurang dari Rp. 150.000,- /bulan, pada hal ada 5 tenaga pengajar dan lebih 50 santri/wati TPA/TPQ. Bagaimana dengan dana sebesar itu TPA/TPQ bisa maju ? Sedangkan para pengurus yang nota bene orang tua itu menghendaki anak-anak sekitar masjid bisa ngaji dengan baik dan punya akhlak yang baik pula ? Begitu sanggahan yang bernada kesal dari Ketua remaja masjid tersebut. Kemudian dia menambahkan, mas…dananya sedang diendapkan dan tak tahu kapan akan dikeluarkan. Lho diendapkan dimana mas ? tanyaku lagi padanya. Dananya diendapkan di bank mas …..jawab sang ketua remaja masjid itu dengan sinisnya

Pembaca sekalian, ketika mendapatkan jawaban tersebut, aku terkejut dan bertanya dalam hati, o..iya…ya dana subsidi TPA/TPQ sebesar Rp.150.000,-/bulan jika dibandingkan dengan dana saldo masjid yang saat ini besarnya mencapai Rp. 30.000.000,-. Kalau diprosentase dana untuk TPA/TPQ hanya 0,005 % saja. Wah dana sebesar itu untuk apa ya….? Kasihan sekali nasibmu TPA/TPQ, kalau masjid aja tidak ada yang peduli dengamu, lalu siapa yang mau memperhatikan masa depanmu ?

Ketika aku sampai di rumah, aku terus saja terpikir akan nasib TPA/TPQ di masjid-masjid saat ini, begitu malang nasibmu. Lalu bagaimana seandainya TPA/TPQ di kota Solo memiliki nasib yang sama..? Sungguh ini pertanda kehancuran generasi masa depan, tak lain karena kita tidak pernah atau kurang memberikan perhatian pada Pendidikan Al Qur an anak-anak dikantong-kantor TPA/TPQ. Masjid-masjid sekarang lebih senang membangun serta kegiatan yang glamor yang menghabiskan dana jutaan rupiah dalam waktu yang singkat, dari pada pengajaran Al Qur an anak-anak  kita.

Oh ….begitu malang nasib TPA/TPQ….? Semoga masih ada orang, lembaga atau pengurus masjid yang memberikan perhatian padamu lebih besar, dari pada perhatian yang lainnya, baik bangunan maupun kegiatan, karena berkat jasa dan perjuanganmu,  anak-anak Islam bisa membaca Al Qur’an, berkat usaha dan pengorbanannmu, umat saat ini kenal dengan  Al Qur’an.  Doa ku untukmu …..Taman Pendidikan Al Qur’an, semoga engkau tidak menjadi anak tiri di masjidmu sendiri……

(Nashrullah Jumadi/ www.baitulmaalmasjid.coml)


Sunday, January 6, 2019

Arus Perlawanan Massal Salam Dua Jari, Isyarat Rezim Segera Berakhir


Dari semula hanya aksi seru-seruan di kalangan generasi digital (Gen Y dan Z), menjadi gerakan massal. Aksi yang dipelopori oleh remaja dan emak-emak ini, telah diadopsi oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan damai, riang gembira, terhadap penguasa.

Kabar dari Ponorogo, Jawa Timur itu sungguh mengejutkan. Kunjungan Presiden Jokowi Jumat (4/1) disambut oleh aksi salam dua jari oleh sejumlah pelajar dan warga.

Mereka sengaja berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangan Jokowi, sambil mengacung-acungkan salam dua jari. Video dan foto-fotonya viral di medsos dan media non arus utama.

Sejauh ini, aksi di Ponorogo merupakan yang “terbesar” dalam fenomena salam dua jari bersama Jokowi. Fakta ini menyadarkan kita, telah terjadi metamorfosa yang sangat cepat, aksi pembangkangan rakyat (social disobedience ) terhadap Jokowi.

Dari semula hanya berupa permainan (games) “Uji Nyali Salam Dua Jari bersama Jokowi,” menjadi “Gerakan Perlawanan Salam Dua Jari, ” (social disobedience movement ).

BACA JUGA: Arti Mimpi Bercinta dengan Istri atau Suami 

Dari semula hanya aksi seru-seruan di kalangan generasi digital (Gen Y dan Z), menjadi gerakan massal. Aksi yang dipelopori oleh remaja dan emak-emak ini, telah diadopsi oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan damai, riang gembira, terhadap penguasa.

Coba perhatikan faktanya. Hampir semua kegiatan Presiden Jokowi selalu dihantui oleh aksi ini. Mulai dari aksi mahasiswa di Medan yang jarinya terpaksa ditekuk oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) awal Oktober 2018, sampai aksi “Salam Dua Jari” sejumlah pelajar NU di tangga Istana Merdeka.

Yang juga sempat sangat viral adalah seruan “Jokowi Mole,” (pulanglah) saat deklarasi dukungan ulama di Madura, dan yang terbaru adalah aksi sejumlah emak-emak yang melakukan salam dua jari bersama Jokowi di Kebun Raya Bogor. Aksi ini kemudian dilanjutkan foto bersama sambil membentangkan spanduk “2019GantiPresiden” di depan Istana Bogor.

Rakyat menagih janji

Bagaimana kita memahami fenomena ini? Ponorogo di Jatim masuk dalam kawasan Mataraman (Ngawi, Madiun, Blitar, Ponorogo, Magetan, dan Kediri). Secara tradisional kawasan ini dikuasai oleh PDIP.

Benar di Ponorogo ada Pondok Pesantren Gontor yang sangat legendaris. Namun dilihat dari peta politik 2014 partai-partai nasionalis masih mendominasi perolehan suara di Ponorogo.

Bupati Ponorogo saat ini dijabat oleh Ipong Mochlisoni, ketua DPW Nasdem Jatim. Sebagai Korwil Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Ipong menargetkan 70% suara pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014 Jokowi-Kalla menang atas Prabowo-Hatta. Dengan begitu wilayah ini bisa disebut sebagai kandang Jokowi.

Perlawanan massal secara terbuka ini bisa dimaknai sebagai tanda-tanda terjadinya arus balik. Rakyat kecewa terhadap Jokowi. Pada bulan Maret 2015, Jokowi sempat berjanji akan membagikan ribuan traktor untuk petani di Ponorogo. Dari total 41 ribu traktor, petani Ponorogo kebagian 3 ribu.

Sayangnya janji itu tinggal janji. Ribuan traktor yang dipajang di sepanjang jalan tempat acara, raib bersamaan dengan kepergian Jokowi. Masyarakat mencatat janji Jokowi tak dipenuhi.

Kekecewaan serupa juga dialami petani di Ngawi, Jatim. 1187 unit traktor tangan dan pompa air yang dijanjikan Jokowi, tak kunjung tiba.

Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah. Di Lombok, NTB korban bencana gempa sangat marah ketika mengetahui buku tabungan bank sebesar Rp 50 juta yang diserahkan Jokowi tidak bisa dicairkan. Mereka malah diminta berutang ke bank.

Peristiwa ini menjadi sorotan media asing. Laman media Australia Sidney Morning Herald edisi 13 Desember 2018 menurunkan berita berjudul “Please keep your promise, it’s been months now: Lombok locals plead.” Tolong penuhi janji Anda (Jokowi). Sudah lebih sebulan, rakyat Lombok memohon.

Di luar janji-janji langsung kepada warga, publik juga mencatat banyak janji kampanye Jokowi yang tak dipenuhi. Ada puluhan janji Jokowi yang tak dipenuhi.

Pilpres kali ini sangat jelas Jokowi tidak hanya menghadapi Prabowo-Sandi. Ancaman serius dan paling berat justru perlawanan rakyat. Aksi salam dua jari yang kini telah menjadi perlawanan massal dan banyaknya bangku kosong dalam berbagai acara Jokowi, merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.

Seriusnya ancaman memaksa Panglima TNI dan Kapolri turun tangan. Kedua petinggi yang belakangan rajin melakukan safari ke kiai dan pondok pesantren itu terpaksa harus menjelaskan, maraknya fenomena salam dua jari di kalangan prajurit TNI dan Polri.

Pemilu adalah saatnya rakyat menagih janji. Mereka akan menjadi hakim yang sangat kejam bagi pemimpin yang tidak memenuhi janji. end

Judul Asli: Perlawanan Massal Salam Dua Jari 

Oleh : Hersubeno Arief

Monday, December 31, 2018

Dahsyatnya Sebuah Pena ; Refleksi Akhir Tahun


 Oleh : Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH_ 

 Alladzi Allama bil Qalam.  Kalimat tersebut merupakan kutipan dari ayat Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4, yang artinya “Yang mengajarkan (manusia) dengan pena”. Surat tersebut, dalam keyakinan saya pribadi dan umat Islam umumnya adalah wahyu pertama yang diturunkan Tuhan (Allah SWT) kepada Nabi Muhamad SAW.

Ada beberapa hikmah dari kandungan ayat tersebut, yang dalam konteks kekinian amat signifikan dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya. Situasi tersebut disebabkan karena begitu signifikannya pengaruh pena terhadap kehidupan sosial manusia. Menurut Al Imam Ibnu Katsir, secara hakiki terdapat 3 jenis pena. Yang pertama adalah, Akal (Otak), kedua, pena yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah pena “lisan”.

Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi, pena dibagi 3 macam. Pertama adalah, _al awwal qalamuttaqadir atau pena takdir, yakni pena yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dengan pena tersebut Allah memerintahkan penaNya untuk menulis taqdir manusia, mulai dari hidup, mati, rejeki, jodoh,  dan seluruh kejadian alam.

Tulisan mengenai takdir itu tersimpan di Lauh Mahfudz. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash : Allah mencatat taqdir mahluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Daun yang berguguran, angin yang bergerak meniup alam, tanah yang dibasahi air, hingga musibah gempa bumi, tsunami, kesemuanya itu diyakini sebagai suratan dan merupakan taqdir yang sudah tertulis.   

Pena kedua adalah pena Malaikat, yang digunakan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Dengan pena itu pula, Tuhan memerintahkan  malaikat menulis pada malam lailatul qadar nasib seseorang untuk 1 tahun berikutnya.

Sedangkan yang ketiga adalah qalamunnas , pena manusia.  Pena ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika dan aktifitas sosial manusia, yang apabila pena tersebut dipergunakan secara baik akan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Diantaranya dengan menggunakan pena, berbagai macam ilmu diajarkan. Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di tangan orang jahat pena dapat menjadi instrumen dalam melakukan kejahatan, seperti memfitnah, berbohong (hoax), menipu dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum positif, terdapat jenis kejahatan yang dilakukan melalui instrumen pena yang secara filosofi bersumber kepada ajaran hukum alam tentang pentingnya menjaga lisan. Manivesto dari kejahatan tersebut pada akhirnya tertuang di dalam pengaturan yang berhubungan dengan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan ajaran konsep common law system , kejahatan pencemaran yang dilakukan melalui instrumen tulisan dikenal dengan istilah libel . Adapun kejahatan pencemaran yang dilakukan dengan lisan disebut dengan slander .

Pengaturan itu tertuang di dalam Wetboek van strafrecht atau KUHP, sebagai kitab induk hukum pidana dalam sistem hukum positif kita. Dalam  perkembangan dunia yang kian dinamis, bentuk dan penggunaan pena mengalami perluasan bukan lagi hanya bertumpu kepada bentuk pena secara fisik melainkan pada tombol komputer, bahkan hanya melalui kendali jari pada handphone atau smart phone. Begitupun pengaturan hukumnya tak lagi melulu bertumpu kepada KUHP melainkan undang-undang khusus (lex specialis) yakni UU No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE karena menyangkut dunia maya.

Merujuk kepada dahsyatnya pengaruh pena, alangkahnya baiknya kita semua, warga masyarakat Indonesia, berhati-hati, menjaga etika hukum, etika pergaulan,  etika bermasyarakat dan bernegara baik dalam penggunaan pena (lisan) maupun pena yang secara langsung menghasilkan tulisan, karena begitu banyaknya prahara hukum terjadi akibat dahsyatnya pengaruh pena.

Wallahu Alam Bishawab

 *Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten dan Anggota Majlis Tahsin Masjid Asy Syakirin

© Copyright 2018 MERDEKA POS | All Right Reserved