LSI: Jangan Sampai Presiden Itu Disamakan Dengan Petugas Partai


BERITAJOGJA.Net ■ Menarik. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatata mencatat, mayoritas publik atau sebanyak 85,6 persen ingin agar Pilpres 2019 berakhir dengan terpilihnya presiden yang kuat. Artinya publik sekarang sadar, betapa repot memiliki presiden lemah.

Hanya ada 6,7 persen menyatakan tidak ingin, kemudian biasa saja 4,2 persen dan tidak tahu atau tidak jawab 3,5 persen. Masalahnya kriteria seperti apa presiden kuat itu?

Peneliti LSI Rully Akbar menjelaskan, sebanyak 42,4 persen publik menyatakan bahwa presiden yang kuat agar Indonesia stabil untuk menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sebanyak 20,4 persen menyatakan agar tidak diperalat oleh sekelompok kepentingan, sebanyak 15,3 persen menyatakan agar tidak terlalu banyak negosiasi yang tak perlu dalam mengambil keputusan. Sedangkan sebanyak 13,5 persen menyatakan agar presiden kokoh melindungi keberagaman Indonesia.

“Ada jawaban lainnya 3,2 persen dan 5,2 persen menyatakan tidak tahu, tidak jawab,” katanya dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta, Kamis (4/10).

Dia menambahkan, ada yang mengukur kuat itu dari angka kemenangan, di mana angka realistis di Pilpres 2019, agar lebih mudah melahirkan presiden yang kuat sebanyak 58,5 persen menyatakan didukung oleh 55 hingga 65 persen masyarakat.

Sebanyak 9,6 persen menyatakan didukung oleh 50 hingga 54 persen masyarakat. Sebanyak 8,7 persen menyatakan didukung oleh 65 hingga 80 persen masyarakat, dan sebanyak 23,2 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

“Pasangan capres-cawapres perlu didukung oleh 55-65 persen masyarakat agar lebih mudah melahirkan presiden yang kuat,” ujar Rully.

Sama Juga Bohong

Tetapi ada juga yang mengukur makna kuat itu justru bukan dari angka kemenangan. Presiden kuat adalah presiden yang memiliki ketegasan dan prinsip dalam menangani masalah. Jadi tolok ukurnya bukan dukungan, tetapi pribadi sang pemimpin.

“Walaupun didukung 90 persen pemilih, tetapi kalau tidak memiliki ketegasan, sama juga bohong, apalagi memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap kekuatan politik tertentu,” demikian Hendro T Subiyantoro, politisi Partai Gerindra kepada duta .co.

Karena itu, lanjut Hendro, jangan sampai presiden itu  disamakan dengan petugas partai. Jika ini yang terjadi, bukan saja ragu dalam mengambil keputusan, tetapi justru tidak tahu apa yang harus diragukan karena ketidakmandirian.

Survei terbaru LSI sendiri digelar pada 14-22 September 2018 dengan metode pengumpulan data menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih di 34 provinsi. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner dengan tingkat kesalahan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 90 persen. (sumber: duta)


Belum ada Komentar untuk " LSI: Jangan Sampai Presiden Itu Disamakan Dengan Petugas Partai"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel